Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, memberikan respon atas aspirasi masyarakat terkait kerusakan di ruas Jalan Begandung, Kecamatan Tempunak.
Politisi dari PDI Perjuangan itu menekankan bahwa jalan di wilayah Sepauk maupun Tempunak merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Sintang, bukan provinsi apalagi pusat.
“Saya berterima kasih masyarakat sudah menyampaikan pendapatnya. Tapi harus dipahami, ruas jalan Sepauk-Tempunak itu kewenangan Kabupaten. Jadi, tidak tepat kalau menyalahkan pemerintah Provinsi atau Pusat,” ujar Rumpak, Jumat 19 September 2025.
Ia menambahkan, hampir seluruh jalur di dua kecamatan tersebut berstatus jalan Kabupaten. Hanya jalan utama yang masuk kategori nasional dan menjadi jalur penghubung lintas wilayah. Karena itu, ia berharap masyarakat bisa lebih tepat dalam menyampaikan tuntutan.
“Tidak boleh menyalahkan Pak Lasarus di pusat atau Pak Krisantus di provinsi. Kewenangan jalan ini memang ada di Kabupaten. Aspirasi itu baik, tapi harus benar arahnya, tidak boleh sembarangan,” jelasnya.
Rumpak mengingatkan bahwa Jalan Begandung sebelumnya pernah mendapat alokasi anggaran perbaikan. Namun kondisi jalan tersebut kembali rusak sebelum mencapai lima tahun setelah dikerjakan.
“Jalan Begandung sudah pernah diperbaiki. Tapi baru beberapa tahun, belum sampai lima tahun, kondisinya rusak lagi. Ini menunjukkan ada persoalan teknis yang harus diperhatikan agar jalan bisa lebih awet,” tuturnya.
Menurutnya, DPRD sudah kembali menyiapkan anggaran perbaikan di tahun ini. Tetapi pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
“Dari sisi dewan, kami sudah anggarkan. Tapi pelaksanaan ada di eksekutif. Karena itu, kami harap pemerintah daerah cepat merespon. Sintang ini sudah disebut darurat infrastruktur, dan masalahnya belum juga selesai sampai sekarang,” ucap Rumpak.
Ia menekankan, peran bupati menjadi kunci karena status jalan di Sepauk maupun Tempunak berada dalam ranah kewenangan kabupaten.
Selain itu, ia mengingatkan komitmen pemerintah daerah melalui pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat sebelumnya.
“Dalam pandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan menekankan perbaikan jalan harus diprioritaskan. Tadi juga Wakil Bupati sudah menjawab dengan komitmen memperbaiki infrastruktur. Kita berharap semua itu bisa segera terlaksana,” pungkasnya.
