PONTIANAK – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengadakan rapat perdana bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kalbar pada Senin (13/1).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Panggi Pratama Putra Lasarus, ini bertujuan untuk memperkenalkan anggota Komisi IV yang baru sekaligus membahas berbagai persoalan infrastruktur di Kalimantan Barat.
“Kami juga saling berkenalan dan bersilaturahmi. Intinya, rapat ini berlangsung santai tetapi tetap serius dalam membahas persoalan infrastruktur publik di Kalimantan Barat,” ujar Panggi Pratama.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV menyampaikan sejumlah masukan, salah satunya terkait perbaikan ruas jalan provinsi yang meliputi Simpang Medang – Nanga Mau – Tebidah hingga ke Serawai. Komisi IV menekankan agar proyek ini segera direalisasikan agar tidak terus menjadi sumber kekecewaan masyarakat.
Selain itu, DPRD Kalbar juga meminta pemaparan dari Dinas PUPR mengenai realisasi anggaran 2024. Mereka ingin mengetahui proyek apa saja yang belum selesai, kendala yang dihadapi di lapangan, serta solusi teknis yang telah dirancang.
Rapat juga membahas perkembangan proyek Jembatan Sungai Sambas Besar yang dibiayai oleh APBN. Dinas PUPR Kalbar menjelaskan bahwa peresmian jembatan masih menunggu jadwal resmi dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Hingga kini, kepastian kunjungan Presiden ke Kalbar dan Sambas masih dalam tahap koordinasi.
Rapat ini menjadi langkah awal bagi Komisi IV DPRD Kalbar dalam mengawal pembangunan infrastruktur daerah agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
