SINTANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sintang mengakui bahwa hingga kini masih terdapat penduduk di wilayah tersebut yang belum mengantongi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Namun, program pelayanan jemput bola ke kawasan terpencil saat ini terpaksa mengalami pengurangan intensitas menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat daerah.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Sintang, Agus Jam, menjelaskan bahwa di masa sebelumnya, pihaknya secara rutin menurunkan personel untuk melakukan perekaman data langsung ke desa-desa yang memiliki akses geografis sulit. Salah satu agenda yang pernah dijalankan menyasar wilayah perbatasan, seperti Senaning, di mana tim teknis harus menempuh perjalanan jauh dan menetap selama sepekan untuk memastikan masyarakat terlayani.
Menurut Agus, operasional di lapangan tidak jarang berhadapan dengan kendala teknis yang signifikan, terutama terkait stabilitas jaringan internet. Ia mengungkapkan bahwa petugas sering kali harus bekerja hingga dini hari demi mendapatkan sinyal yang memadai untuk mengirimkan data ke server pusat. Selain tantangan konektivitas, keterbatasan waktu menyebabkan pelayanan dalam satu periode kunjungan hanya mampu menjangkau beberapa desa tertentu sebelum tim kembali ke ibu kota kabupaten.
“Kami menyadari masih ada warga yang belum terdata. Tantangan di lapangan memang berat, mulai dari akses jalan hingga pencarian titik sinyal yang kuat yang terkadang baru berhasil dilakukan pada tengah malam,” ujar Agus Jam.
Sebagai langkah antisipasi atas berkurangnya mobilitas tim jemput bola, Disdukcapil Sintang kini mengoptimalkan fasilitas perekaman di tingkat kecamatan. Saat ini, masyarakat dapat mengakses layanan di beberapa titik, termasuk Kantor Camat Dedai dan Kecamatan Binjai Hulu. Pihak dinas juga membuka peluang kolaborasi dengan anggota legislatif di masing-masing daerah pemilihan untuk memfasilitasi transportasi warga menuju titik pelayanan terdekat.
Langkah efisiensi ini diambil lantaran kegiatan lapangan memerlukan dukungan finansial yang besar, mengingat keterlibatan tim teknis dalam jumlah banyak serta biaya logistik yang tinggi. Untuk sementara waktu, Disdukcapil akan memaksimalkan layanan stasioner di kantor pusat maupun kecamatan sembari menunggu ketersediaan anggaran yang lebih memadai guna menghidupkan kembali program jemput bola secara masif.
